Inspektorat Pati Dilaporkan Ke Ombusdman Terkait Dugaan Maladministrasi Hasil Audit Penyelewengan APBDes Semampir

Inspektorat Pati Dilaporkan Ke Ombusdman Terkait Dugaan Maladministrasi Hasil Audit Penyelewengan APBDes Semampir

Direktoripati.com – Inspektorat Kabupaten Pati dilaporkan ke Ombusdman Republik Indonesia (RI) Jawa Tengah.

Laporan tersebut terkait dugaan adanya maladministrasi yang dilakukan petugas Inspektorat saat melakukan audit atas laporan penyelewengan penggunaan APBDes Semampir yang sebelunnya dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sayap Merdeka pada tahun 2015.

Dalam laporannya, LSM Sayap Merdeka menemukan sejumlah indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Semampir Pramono.

Salah satunya, penyelewengan dana kompensasi penyewaan 30 ruko yang dibangun di atas lahan aset milik desa, penyelewengan dana sewa tanah bengkok, dan yang terakhir penyelewengan dana hasil penjualan bekas tanah kuburan.

Dari indikasi penyelewengan yang dilakukan Kades Semampir periode 2003-2008 tersebut, LSM Sayap Merdeka menghitung Pemerintah Desa Semampir dirugikan sekitar Rp 322.000.000.

Setelah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat, semua dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimentahkan dengan  hasil audit Inspektorat yang tidak menemukan adanya penyelewengan pengunaan anggaran desa.

Laporan hasil audit Inspektorat hanya menemukan kerugian Pemerintah Desa Semampir sebesar Rp 2.207.450 dari uang kelebihan pembayaran sewa kios. Bahkan, kelebihan uang itu bukan mantan kades yang membawa uangnya melainkan Kaur Keuangan atau bendahara desa Kartono yang menyimpan uang tersebut.

Bukannya puas dengan hasil audit dari Inspektorat, yang ada justru hasil audit itu menimbulkan masalah baru. Pasalnya, Ngatono yang disebut membawa uang kelebihan pembayaran sewa kios sebesar dua juta lebih itu membantah karena tidak pernah menerima uang yang dimaksud.

"Yang membuat saya kaget adalah kenapa nama saya tiba-tiba tertulis di surat hasil audit Inspektorat dengan keterangan saya masih membawa uang sisa sewa kios sebesar Rp 2 juta lebih. Padahal dalam perkara uang tersebut, saya sama sekali tidak tahu menahu, meskipun jabatan saya sebagai bendahara desa. Sebab uang pembayaran sewa kios itu langsung diberikan ke Pramono, saat masih menjabat sebagai kades,” kata Ngatono.

Dan yang paling tidak menyenangkan, Lanjut Ngatono, surat hasil audit dari Inspektorat itu diperbanyak oleh Mantan Kades Parmono dan disebarkan kepada warga.

"Di surat tersebut jelas menyebutkan bahwa saya masih membawa uang desa, padahal itu tidak benar adanya. Dengan disebarnya lembaran surat itu, banyak warga beranggapan saya yang korupsi uang desa. Jelas ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik, karena itu saya sudah menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukum saya dan masalah ini sudah dilaporkan ke Polres untuk menyelesaikan masalah pencemaran nama baik. Sedangkan untuk masalah maladministrasi oleh Inspektorat, kita juga sudah mengadu ke Ombudsman," ujar Ngatono.

Sementara itu, Corina, Kuasa hukum Ngatono mengatakan, dari permasalahan itu, pihaknya menemukan adanya dugaan kesengajaan dari Inspektorat untuk mengkaburkan masalah yang sebenarnya agar bisa menyelamatman seseorang dari jeratan hukum dan mengkambinghitamkan orang lain.

"Untuk masalah dugaan maladministrasi oleh Inspektorat kita sudah membuat aduan ke Ombudsman. Sebab, hasil audit dari Inspektorat tidak sesuai dengan fakta keterangan para saksi yang bersangkutan dan terkesan dikarang," ujar Corina.

Dia berharap, Ombudsdman segera datang ke Inspektorat Pati untuk melakukan pemeriksaan supaya bisa mencari kebenaran atas masalah tersebut.

"Harapan kami, Ombudsman bisa melakukan peninjauan kembali atas hadil audit dari Inspektorat terkait masalah dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa Semampir," pungkas Corina. (*)

0 Response to "Inspektorat Pati Dilaporkan Ke Ombusdman Terkait Dugaan Maladministrasi Hasil Audit Penyelewengan APBDes Semampir"

Post a Comment